Madina. suararadarcakrabuana.com – Viral pemberitaan terkait warga tidak mampu bersalin di Rumah sakit Kabupaten Mandailing Natal ( Madina), Sumatera utara. Karena terbentur dengan biaya persalinan sehingga bayi dan ibunya tertahan sampai sepuluh hari di Rumah Sakit Permata Madina.
Dari pihak Manajemen Rumah sakit tersebut tidak mau memberikan kebijakan, sehingga menuai beragam komentar dari nitizen, menurut penilaian Front komunitas Indonesia Satu ( FKI-1) Kabupaten Mandailing Natal, Seharusnya pihak Pemerintah Daerah Mandailing Natal memprioritaskan membantu masyarakat nya yang tidak mampu tersebut.
” Kita ketahui melalui anggaran pendapatan belanja negara ( APBN) dan anggaran pendapatan belanja daerah ( APBD) memprioritaskan pendidikan dan dan kesehatan, nah hari ini terjadi masih ada yang mengeluhkan pelayanan kesehatan terkendala di pembiayaan ” ujar Syamsuddin Ketua FKI-1 Madina, Jumat, (04/10/2024).
FKI – 1 memberikan penjelasan terkait Universal Health Coverage (UHC) dari APBD Madina senilai 46 Milyar rupiah apabila BPJS tidak bisa, maka dengan UHC sebagai solusinya.
” Kenapa pemerintah daerah ( Pemda) Madina terkesan diam. Kenapa dana sebesar itu didiamkan, inilah momentumnya anggaran itu dikucurkan” cetusnya
Disampaikannya juga, masih ingat apa yang disampaikan Wakil Bupati Madina Atika Azmi Utammi tentang program pemerintah menjamin kesehatan masyarakat terjamin dengan program BPJS dan UHC.
” Wakil bupati Madina juga mengatakan Warga yang tidak ada BPJS bisa memakai UHC, silahkan berobat ke puskesmas terdekat tanpa bawa uang, ada anggaran 46 milyar rupiah untuk pengobatan yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah ( APBD)” terang Syamsuddin
Menurut dia, cerita itu hanya sebatas kata sambutan di panggung sebagai kata sambutan para pemimpin. Namun prakteknya nihil, seharusnya dari pihak Pemerintah Daerah mengedepankan untuk memberikan jaminan kesehatan terhadap masyarakat yang tidak mampu dan. Aneh bin ajaib ada anggaran selangit namun ada warga yang terlantar serta tertahan di RS.
Ketika Demisioner pimpinan komisi II DPRD Madina dikonfirmasi mengenai mekanisme dan anggaran UHC/BPJS by WhatsApp, membalas atau tidak menjawab aduan warga, Begitu pun dengan dinas kesehatan melalui Kabid BPJS mengatakan bahwa masih di Mataram.
(Magrifatulloh).
