Jakarta, Suararadarcakrabuana.com – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) hari ini mengumumkan pembentukan tujuh desk prioritas yang dirancang untuk memperkuat stabilitas politik dan keamanan Indonesia.
Inisiatif ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto dan merupakan bagian dari program prioritas pemerintah.
“Tadi baru saja kami dari jajaran Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan dan badan-badan terkait melakukan rapat koordinasi untuk menindaklanjuti arahan Presiden. Ada tujuh desk yang telah disiapkan dengan leading sector masing-masing Kementerian dan Lembaga,” ujar Menko Polkam Jenderal Polisi (Purn.) Budi Gunawan usai memimpin rapat koordinasi di kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Selasa (5/11/2024).
Tujuh desk tersebut adalah:
1. Desk Pilkada – Dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri, dengan fokus pada memastikan keamanan dan kelancaran penyelenggaraan Pilkada mendatang.
2. Desk Pencegahan dan Penyelundupan – Dengan leading sector dari Kementerian Polkam, desk ini fokus pada pencegahan penyelundupan di perbatasan.
3. Desk Pemberantasan Narkoba – Mengambil peran dalam pemberantasan peredaran narkoba di Indonesia.
4. Desk Penanganan Judi Online – Dipimpin oleh Kapolri, difokuskan untuk menindak dan mengurangi praktik judi online.
5. Desk Koordinasi Peningkatan Penerimaan Devisa Negara – Berperan dalam meningkatkan devisa negara melalui koordinasi lintas instansi.
6. Desk Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola – Dipimpin oleh Jaksa Agung untuk menindak korupsi dan memperbaiki tata kelola pemerintahan.
7. Desk Keamanan Siber dan Perlindungan Data – Dipimpin oleh Kementerian Komunikasi dan Digital serta BSSN, bertujuan untuk meningkatkan keamanan siber dan perlindungan data di Indonesia.
Menko Polkam menyampaikan, tujuh desk tersebut telah mulai bekerja dan ditargetkan untuk melaporkan kemajuan dalam tiga bulan mendatang, dengan kemungkinan perpanjangan tergantung kebutuhan di lapangan.
“Tujuh desk ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas institusi untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan, yang sangat penting bagi keberlangsungan program pembangunan. Stabilitas ini diharapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” ungkap Budi Gunawan.
Sejumlah pejabat tinggi hadir dalam rapat koordinasi tersebut, termasuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Viada Hafid, Jaksa Agung ST.
Burhanuddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, dan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo.
Kemenko Polkam mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung keberhasilan program ini, sejalan dengan harapan akan terwujudnya stabilitas dan kesejahteraan yang berkelanjutan.
(M. Ridho / Red)
Sumber: Siaran Pers Kemenko Polkam No: 310/SP/HM.01.02/POLHUKAM/11/2024
