Jakarta Pusat, Suararadarcakrabuana.com – Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 menjadi salah satu dari 8 Program Cepat Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Lodewijk Freidrich Paulus menyatakan pilkasa memiliki nilai strategis dalam Program 100 Hari Pertama.
“Pilkada ini menjadi lebih strategis karena di saat yang bersamaan pemerintah yang baru di bawah kepemimpinan Presiden Pak Prabowo dan Wakil Presiden Pak Gibran punya program 100 hari pertama. Ada 8 program cepat yang harus segera dilakukan. Pilkada ini beririsan dengan program tersebut,” jelasnya dalam Rapat Koordinasi Persiapan Pilkada Serentak 2024 di Jakarta Pusat.
Kemenko Polkam memberikan perhatian serius terhadap pelaksanaan Pilkada yang kondusif, aman dan lancar. Menurut Wamenko Lodewijk Paulus, diharapkan tidak terjadi konflik yang sebenarnya tidak perlu sebagai bangsa yang berdaulat dan demokratis.
“Agar program pemerintah bisa terlaksana, kami berharap dari penyelenggara maupun stakeholder yang terkait dengan Pilkada untuk betul-betul memonitor di lapangan,” tuturnya.
Berkaian dengan daerah-daerah rawan, Wamenko Lodewijk Paulus menekankan sudah ada pemetaan tiga kategori yaitu daerah rawan tinggi, daerah rawan sedang, dan daerah rawan rendah.
“Nantinya, masing-masing daerah tersebut memiliki perhatian yang berbeda-beda,” tandasnya.
Wamenko Lodewijk Paulus menyontohkan ada empat provinsi di Papua yang masuk dalam kategori daerah rawan tinggi.
“Karena memang di sana daerah yang masih ada masalah-masalah sosial, sehingga perlu perhatian bersama,” ungkapnya.
Wamenko Lodewijk Paulus juga meminta Badan Intelejen Negara melakukan operasi intelijen terpadu, sehingga kegiatan deteksi dini dan cegah dini bisa lebih optimal.
“BIN agar lakukan operasi intelijen terpadu agar terciptanya early warning system,” tuturnya.
Mengenai pengamanan, Kemenko Polhukam meminta kementerian dan lembaga terkait untuk memonitor masalah lain seperti partisipasi masyarakat dalam Pilkada Serentak.
“Kemudian akan ada kunjungan ke lapangan untuk melilhat sejauh mana yang dinyatakan rawan dan mana yang dikatakan aman. Kita akan mengecek di lapangan kesiapan dari aparat maupun penyelenggara pemilu di hari pencoblosan nanti,” ungkapnya.
Menurut Wamenko Lodewijk Paulus, netralitas menjadi hal penting dalam penyelenggaraan Pilkada yang lebih berintegritas dan meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia.
“Perlu komitmen kita bersama dalam melaksanakan nilai-nilai netralitas sesuai dengan regulasi yang berlaku,” tandasnya.
Biro Humas Kementerian Komdigi
Redaksi : Rakhmat sugianto.S,H
